Denda Covid-19, Cara Pemprov DKI Disiplinkan Warga Lewat Sanksi

Denda Covid-19, Cara Pemprov DKI Disiplinkan Warga Lewat Sanksi

Essay Writing – Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan untuk pertama kalinya dua warga Kota Depok terpapar virus Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020. Jumlah kasus positif yang dikonfirmasi terus meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kesehatan RI, angka positif kumulatif Covid-19 mencapai 1.341.314 kasus sejak 1 Maret 2021. Pemerintah pusat dan daerah telah menggunakan berbagai cara untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan batasan sosial skala besar (PSBB). Referensinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani pada Selasa (31/3/2020) oleh Presiden Joko Widodo. Persyaratan daerah yang ingin diterapkan PSBB itu dikatakan harus mendapat restu dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang saat itu masih di bawah komando Terawan Agus Putranto.

DKI Jakarta adalah provinsi pertama yang mengajukan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perlu dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Saat itu, penyumbang kasus positif Covid-19 terbesar didominasi oleh masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Proposal tersebut disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Anies menerapkan PSBB mulai 10 April 2020 selama 14 hari ke depan. Penerapan PSBB awal kurang efektif. Masyarakat tetap aktif dan tidak mematuhi perintah untuk tinggal di rumah, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Anies melanjutkan pelaksanaan PSBB tahap kedua dari 24 April 2020 hingga 21 Mei 2020. Saat itu, Anies mengeluarkan peraturan untuk menertibkan warganya. Peraturan tersebut berupa Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi atas pelanggaran penerapan PSBB dalam penanganan Covid-19.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan orang yang melanggar batasan sosial skala besar (PSBB) dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang ada. Tidak ada lelucon, denda, dan hukuman. Dalam hal ini, Anies bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Kalau diulang kalau diulang bisa lebih berat. Mana bisa denda maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta,” kata Anies, Kamis (9/4 di Balaikota, Jakarta- pusat) kata. / 2020) Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Penerapan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Pasal 11 menjelaskan bahwa pelanggar dikenakan sanksi teguran tertulis dan pembersihan fasilitas umum menggunakan jaket hingga denda administratif. “Denda administrasi minimal Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu,” bunyi Pergub nomor 44 Tahun 2020.

Restoran tutup

Tidak hanya masyarakat, restoran atau tempat makan juga terkena dampak PSBB. Pembeli tidak diperbolehkan makan di restoran atau resto. Makanan yang dibeli hanya boleh dibawa pulang. Jika melanggar restoran, mereka akan dikenakan sanksi mulai dari penutupan sementara hingga denda administrasi bagi pemiliknya. “Denda administrasi paling sedikit Rp 5 juta dan maksimal Rp 10 juta,” menurut Pasal 7 Pergub.

Belakangan ini, Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan Peraturan Gubernur saja tetapi juga Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan Covid-19 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta pada 12 November 2020.

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi terciptanya sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan berlakunya perda tersebut, kita akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Semangat kemitraan yang diunggulkan, hanya saja itu yang paling utama. bagi kita semua bertanggung jawab, mencegah, memutus mata rantai distribusi dan penularan. Covid-19, memulihkan kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian masyarakat, “kata pria yang biasa disapa Ariza ini, Senin (20/10/2020). Ariza menilai kecepatan lari Raperda memberikan keyakinan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19. “Kami juga menekankan pentingnya menjaga, menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang selama ini berkembang sangat baik, proporsional, dan profesional,” tambah Ariza.

Denda total

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Covid-19 yang memuat 11 pasal dan 35 pasal yang mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Ia menjelaskan, denda tersebut tertuang dalam Perda no. 2/2020, termasuk denda bagi warga yang menolak tes PCR dan vaksin, denda bagi warga yang secara paksa mengambil jenazah Covid-19, denda bagi warga yang menolak merdeka.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta berada di garda terdepan dalam memberikan sanksi terhadap teguran tertulis dan pembersihan fasilitas umum menggunakan jaket hingga denda administratif. Satpol PP juga didampingi TNI dan Polri dalam penerapan Peraturan Gubernur DKI dan Peraturan Daerah DKI terkait penanggulangan Covid-19. Menurut catatan Satpol PP DKI Jakarta, jumlah denda yang dipungut mulai 5 Juni 2020 hingga 28 Februari 2021 dari pelanggar protokol kesehatan mencapai Rp 6142 4220.000.

“Angka tersebut merupakan rangkuman data penuntutan terhadap pelanggar PSBB hingga 28 Februari 2021,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Arifin dalam keterangannya.

Penulis: Sukabuminewsupdate.com

Anda mungkin juga suka...