Tiga Skema Bisnis MLM dan Perlunya Waspada

Tiga Skema Bisnis MLM dan Perlunya Waspada

Essay Writing – Kita biasanya mengenal MLM (Multi Level Marketing) dengan ciri-ciri upline dan downline. Beberapa pihak menyebutnya sponsor dan afiliasi. Karena ada istilah anak perusahaan maka bisnis MLM juga sering disebut dengan bisnis anak perusahaan. Bagaimana hukumnya?

Tentu saja penggunaan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak ada larangan (alasan) yang buruk. Pelarangan semua praktik bisnis pada dasarnya karena riba, perjudian (kalah menang), gharar (spekulasi; kebetulan), ghabn / penipuan karena menyembunyikan rasa malu dan cacat barang / skema bisnis, serta perilaku yang merugikan orang lain. (Dlarar). Semua illat tersebut pada dasarnya menyimpang dari satu hal yaitu unsur kebodohan. Oleh karena itu jika penulis ditanya mengapa ada orang yang beranggapan bahwa usaha A halal atau boleh, padahal jelas tidak ada barang riil atau barang yang dijadikan agunan (fi al-dzimmah) / underlying asset, dan skemanya. cenderung mencari penghasilan tanpa pekerjaan yang bisa dibenarkan syara, dan tidak ada bidang investasi, jadi jawabannya sederhana: mungkin pihak tidak tahu. Entahlah, dalam konteks ini tentu dimaknai bahwa dia (ma’lum / ma’ruf) tidak tahu dengan entitas yang berbisnis dengannya, apakah benar-benar memenuhi kategori aset atau tidak. Ini adalah poin penting.

Nah, kali ini kita akan melihat skema bisnis MLM, atau bisnis anak perusahaan, atau penjualan langsung. Ada tiga model yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia oleh perusahaan terafiliasi atau MLM, yaitu:

  • Pola Biner MLM
  • Pola Matriks MLM
  • Pola distribusi MLM.

Ketiganya membentuk bentuk yang sama yaitu limas dengan ciri-ciri bagian bawahnya lebih lebar dan lebar. Kami akan menguraikan masing-masing dari tiga pola satu per satu.

Untuk bisnis dengan pola biner ini, umumnya kita mengenalnya sebagai skema dua kaki. Ada yang kanan dan kiri. Seolah-olah setiap anggota yang terdaftar dalam jaringan perdagangan skema biner ini hanya diperintahkan untuk merekrut 2 anggota yang dapat memasarkan produknya. Ambil contoh skema bisnis MSI (Mahkota Success Indonesia) dan MCI (Millionaire Club Indonesia). Meski kedua badan usaha tersebut tampak memiliki skema bisnis yang sama, namun bagi MSI hanya sekali lagi diakui oleh Kominfo dengan bukti hak siar perdagangan melalui situs resminya mymsi.com (https://pse.kominfo.go.id / sistem / 3416) per 10 September 2020 dan memperoleh SIUPL Certificate of Direct Sale (SIUPL) dari Kementerian Perdagangan, sedangkan kasus MCS, meskipun dimasukkan jauh sebelum MSI, dapat berbeda dalam tuntutan hukum keduanya dalam pandangan para peneliti. Hukum MSI muamalah untuk Plan A diperbolehkan (jawaz) (mulai 10 September 2020), sedangkan hukum dunia MCI tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan MCI tetap mempertahankan eksistensi amalan ighra, yaitu kelalaian anggota dalam menjalankan tugas pokok jual beli. Sedangkan untuk MSI belum ada indikasi ighra ‘. Praktik ighra ‘menunjukkan bahwa produk yang dijual tidak sebanding dengan manfaatnya, sedangkan hak konsumen yang akan dilindungi biasanya mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli pada setiap jual beli. Singkat cerita, barang-barang ini sebenarnya murah, tapi mahal untuk dijual.

Perlindungan konsumen tidak ilegal. Namun unsur ketidaktahuan konsumen tentang barang cacat, cacat disembunyikan oleh produsen karena kurangnya manfaat, merupakan bagian dari hukum yang harus ditaati secara menyeluruh. Pelanggaran illat sama dengan berdosa. Menurut Imam asy-Syafi’i, bagi yang sudah mengetahui unsur larangan tapi nekat hukumnya haram, jadi jual beli itu fassad.

Praktik MLM dengan sistem biner juga dapat diterima, selama sistem ujrah dan ju’alah dapat dipisahkan dan ditentukan di antara keduanya. Maksud pernyataan (tafriq al-shafqah) ini adalah untuk membedakan mana bagian yang menerima skema bai ‘murabahah (jual beli dengan untung) dan bagian mana yang menerima skema (komisi / bonus). Evaluasi hasil akhir (verifikasi tidak adanya amalan ighra ‘) dilakukan dengan menghitung akumulasi dari total harga yang dikeluarkan oleh bai’ murabahah (jual beli dengan untung) dan akad jualah (bonus) tetap 40%. dari biaya yang digunakan untuk menyimpan barang dalam persediaan. Persentase 40% ini adalah angka norma yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Perhatikan bahwa skema biner sama persis dengan skema piramida. Oleh karena itu, para ulama cenderung mewaspadai skema ini karena sulit dibedakan. Dalam temuan akhir penulis, meskipun MLM memiliki skema piramida dalam sistem penjualannya, namun sifat piramida tersebut akan hilang jika praktek muamalah dihindari karena perbuatan ilegal di atas. Jika piramida hilang maka akad jual beli murabahah dan akad Ju’alah (kinerja) yang dominan.

Karena mensyaratkan adanya akad ju’alah (kecocokan) ini, maka dalam setiap pola bisnis MLM perlu ada istilah titik penutup. Mengapa? Untuk akad ju’alah biasanya diwarnai dengan adanya titik penutup, yaitu pencapaian target. Hubungan antara titik akhir dan kesepakatan adalah ini; kami akan mengujinya nanti di artikel lain. Tidak adanya poin penutup mungkin hanya berlaku jika hubungan yang dibangun dalam MLM adalah hasil dari akad ijarah (sewa jasa).

MLM dengan pola matriks merupakan pengembangan dari pola biner MLM. Seolah-olah, pola MLM ini harus dihindari untuk disebut sebagai binari karena dicirikan oleh banyaknya anggota upline yang terdiri dari 3 anggota. Sepertinya setiap anggota memiliki kewajiban untuk menemukan 3 anggota. Ternyata pro dan kontra dari skema MLM matriks ini sama dengan MLM biner. Tentu saja, memverifikasi hasil akhir juga memiliki prosedur yang sama. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengetahui apakah ada amalan ighra atau tidak.

Banyak orang menyebut pola ini sebagai tata surya. Fitur dari sistem ini adalah setiap peserta terhubung langsung dengan perusahaan. Nyatanya tidak dalam kenyataannya. Faktanya, setiap peserta dalam sistem ini terhubung langsung dengan pemimpin. Satu pemimpin (upline) dapat mengawasi lebih dari 20 downline. Untuk bisnis MLM curang hanya menampilkan skema 1 jaringan relasi, misal 1 leader membawahi referal 20 orang. Mereka jarang mau terbuka, karena dalam skema bisnis, setiap referal juga harus lebih dari 20 orang.

Alhasil, sistem bisnis ini pun memiliki risiko yang sama dengan dua sistem bisnis sebelumnya, bahkan lebih seram. Sebab, seolah-olah 1 member, harus memiliki sebanyak 20 member / referral / afiliasi. Jadi, bagian bawah sebenarnya lebih lebar daripada sistem MLM dan matriks. Apakah pola pemasaran skema ini benar-benar haram? Jawabannya tentu tidak, asalkan tidak menjaga keberadaan illat terlarang seperti di atas. Hanya begitu, bagi orang yang tidak terlalu pintar untuk menyelidiki dan mengamati sistem, mereka juga bisa tertangkap. Mengapa? Karena total komisi yang terakumulasi untuk mencari anggota, yang disebut bonus / pendapatan pasif dari pola terakhir ini, jauh lebih besar daripada dua sistem MLM sebelumnya. Sekarang masyarakat umum hanya disesatkan dengan melihat potensi hasil bonus. Kemudian praktik ighra ‘lahir.

Apapun sistem bisnis MLM itu dan apapun skema bisnis yang ditawarkan, potensi kerugian (mudlarat) bagi masyarakat pasti ada. Oleh karena itu, Islam hanya memberikan penjelasan bahwa jika terdapat larangan haram dalam suatu skema bisnis yang diterapkan, seperti adanya perjudian, riba, spekulasi, penipuan, menyembunyikan cacat dan aib barang yang dijual, manfaat barang tersebut. sangat kecil sehingga tidak sesuai dengan harga, atau bahkan sama sekali tidak ada barang riil yang diperdagangkan, dan tidak ada skema dzimmah (jaminan) yang di mainkan, maka dapat ditentukan bahwa skema bisnis tersebut haram. Jadi tidak masalah jika skema bisnis menggunakan tata surya atau tidak, memiliki skema piramida atau tidak, jika semua terjadi kecelakaan maka sistem bisnisnya haram.

Apa solusinya? Dengarkan pihak yang lebih cermat dalam mengambil keputusan, atau setidaknya ada satu skema kompensasi pertanggungjawaban yang bisa dijamin. Tanpa solusi jaminan kompensasi, bisnis tersebut rata-rata haram. Contoh sistem garansi adalah barang yang sudah tidak terjual bisa dikembalikan. Tetapi sekali lagi, solusi ini murni teknis. Dalam menilai praktik di lapangan, penting untuk mendengarkan suara dari mereka yang ‘menilai dengan adil’. Syarat pihak yang adil dalam penilaian (dalam fiqh) adalah: pihak tersebut merupakan entitas independen (hurriyah) dan “bukan” bagian yang dibayarkan oleh badan usaha yang diverifikasi.

Untuk itu kamu harus memilih MLM yang terpercaya seperti Forever Healthy Indonesia

Anda mungkin juga suka...